Connect with us
no

BERITA

NFSW Kecam Aksi Kekerasan Militer Terhadap Aktivis Kemanusiaan

Aksi solidaritas NFSW menolak kriminalisasi aktivis kemanusiaan (Foto: NFSW/KELUNG)

4 Maret 2019


Oleh: Andre Barahamin


 

kelung.com – National Federation of Sugar Wokers (NFSW) atau Federasi Nasional Pekerja Perkebunan Tebu, mengutuk polisi dan militer di Guihulngan, Negros Oriental karena berencana untuk mengajukan tuntutan terhadap para pemimpin kunci dan organisator militan yang akan melakukan misi kemanusiaan dan perdamaian pada 2 Maret yang lalu. Mereka rencananya akan dituntut karena dituduh melakukan pelanggaran terhadap Ordonansi (Peraturan Daerah, red) Provinsi Nomor 5, menyangkut ancaman terhadap publik.

Kepada Kelung, John Milton Lozande, Sekretaris Jendral NFSW menyatakan bahwa ancaman kriminalisasi hukum tersebut jelas merupakan bentuk pelecehan oleh pejabat militer dan polisi negara. Menurut Lozande, tidak ada alasan yang logis dari tuntutan tersebut karena misi kemanusiaan tersebut tidak dapat dijerat oleh hukum.

Wawancara yang dilakukan oleh tim gabungan investigasi kekerasan militer di Negros Oriental (Foto: NFSW/KELUNG)

Aksi kemanusiaan dan perdamaian pada 2 Maret lalu itu berhasil mendokumentasikan kasus-kasus warga sipil yang mengalami trauma dengan kehadiran dan operasi militer yang berlangsung sejak 2017. Operasi militer kemudian semakin intensif sejak minggu-minggu terakhir Desember 2018 dan masih terus berlangsung hingga saat ini.

Ordonansi tersebut menetapkan bahwa mereka yang ingin melakukan misi medis dan pencarian fakta di provinsi harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah provinsi. Aturan ini diberlakukan oleh Gubernur Emilio C. Macias II, yang ironisnya adalah seorang dokter medis, semasa Presiden Gloria Macapagal-Arroyo. Ordonansi semacam ini hanya ditemukan di Negros Oriental saja.

Misi kemanusiaan ini diinisiasi oleh The United Church of Christ of the Philippines (UCCP) atau Gereja Persatuan Kristus Filipina dan Iglesia Filipina Independiente (IFI) atau Gereja Independen Filipina yang bekerja sama dengan Negros Island Health Integrated Program for Community Development (NIHIPCD) atau Program Kesehatan Terpadu Pulau Negros untuk Pengembangan Masyarakat, Rural Missionaries of the Philippines (RMP) atau Misionaris Pedesaan Filipina dan Community Empowerment Resource Network (CERNET) atau Jaringan Sumberdaya Pemberdayaan Masyarakat.

Salah satu temuan misi, yang didokumentasikan oleh Karapatan Central Visayas menemukan bahwa militerisasi telah mengganggu kehidupan normal mereka.

Seorang narasumber perempuan bernama kode Pasinabo mengatakan bahwa tentara melecehkan dan mengintimidasi para petani yang tertangkap bekerja di ladang mereka dan menuduh mereka sebagai anggota NPA. Kepada kelompok kemanusiaan tersebut, Pasinabo mengaku bahwa suaminya juga mengalami pelecehan dan dituduh sebagai anggota New People’s Army (NPA, sayap bersenjata yang berafiliasi dengan Partai Komunis Filipina -red).

“Tapi dia seorang petani. Para prajurit hanya menemukannya membawa sundang (sejenis parang yang digunakan petani untuk memanen, -red) dan menuduhnya sebagai NPA,” kata Pasinabo.

Menurut temuan kelompok kemanusiaan tesebut, petani-petani yang menjadi korban kekerasan dan intimidasi militer merupakan orang-orang yang menjadi anggota aktif serikat petani di Barangay (kecamatan, -red) Trinidad. Tentara juga menuduh mereka sebagai para perekrut untuk NPA.

Pasinabo mengatakan bahwa sekitar November 2018, tentara mencoba menangkap suaminya dan membawanya ke kamp. “Dua belas tentara mencoba menangkap suami saya tanpa surat perintah penangkapan,” ungkapnya.

Misi kemanusiaan tersebut menemukan bahwa tentara telah meneror warga Barangay Trinidad, Kota Guihulngan, Negros Oriental serta di desa-desa lain di mana sejumlah besar tentara dikerahkan.

Militer bersenjata lengkap dalam jumlah besar ditempatkan di beberapa daerah di Mindanao, termasuk di wilayah Negros Oriental (Foto: NFSW/KELUNG)

“Tentara menyerbu rumah, beberapa dari mereka bahkan mengambil alih barangay hall (gedung pertemuan tingkat kecamatan, -red) selama sebulan,” kata Pasinabo.

Militerisasi di daerah-daerah tersebut juga berdampak signifikan pada merosotnya tingkat kehidupan para petani.

“Sebelumnya, kami bisa bekerja di lahan pertanian kami tanpa rasa takut. Hidup kami memang sulit tapi kita masih bisa makan setidaknya tiga kali sehari. Kami dapat tidur nyenyak di malam hari. Anak-anak saya masih bisa sekolah. Tapi semuanya berubah ketika tentara datang,” jelas Pasinabo.

Kekerasan dan militerisme memang menjadi problem serius di Mindanao.

Pada 24 Januari tahun ini, Gubernur Negros Oriental, Roel Degamo, telah meminta dilakukan penyelidikan oleh tim independen terkait kasus pembunuhan 6 konstituennya, yang terjadi pada Desember 2018 lalu. Degamo menyatakan bahwa dia tidak bisa percaya dengan temuan sementara yang mengatakan bahwa ke-enam korban yang dibunuh diduga mempersenjatai diri dengan pistol kaliber .38 dan berencana menembakkannya kepada dengan pasukan polisi dan militer yang bersenjata lengkap.

Pengajuan dakwaan terhadap misi kemanusiaan tersebut menunjukkan pengabaian dengan sengaja serta upaya militer dan polisi untuk menutup-nutupi kejahatan atas kemanusiaan yang mereka lakukan di daerah-daerah tersebut. Dakwaan tersebut dipandang oleh NFSW sebagai upaya untuk melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang-orang di Guihulngan dan tempat-tempat lain di seluruh Pulau Negros, sebuah wilayah yang kini masih dikenai “keadaan darurat” oleh Presiden Duterte.(*)

 


Editor: Gratia Karundeng

317total visits,2visits today